"Pemprov DKI perlu meninjau ulang pemanfaatan lahan dan ruang. Ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan peruntukannya telah menggerus ruang terbuka hijau, yang semestinya menjadi wilayah resapan air," kata Bun dalam keterangan pers, Kamis (10/7/2025).
Idealnya, Jakarta memiliki 30 persen Ruang Terbuka Hijau (RTH), namun hingga 2023, baru sekitar 5,2 persen yang terealisasi. Kondisi ini dinilai mempengaruhi kapasitas kota dalam menyerap air hujan, apalagi di tengah curah hujan ekstrem.
“Selama ini, hanya sekitar lima persen RTH yang tersedia dari target 30 persen. Ini bukan hanya soal estetika kota, tapi juga menyangkut daya tampung air saat hujan deras," tegas Bun.
Ia juga menyoroti maraknya pembangunan gedung di area yang tidak semestinya, termasuk di bantaran sungai. Menurutnya, hal tersebut mempersempit area resapan dan mengganggu aliran air, sehingga memicu genangan hingga banjir di kawasan pemukiman.
“Bangunan di tepi sungai turut memperparah banjir. Aliran air terganggu, dan daya serap kawasan menjadi sangat minim,” lanjutnya.
Bun menegaskan, PSI siap mendorong langkah konkret dari Pemprov DKI dalam mengatasi persoalan banjir secara menyeluruh dan berkelanjutan. “Setelah banjir terus berulang, sudah saatnya masalah ini ditangani secara serius dan tuntas,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum, mengungkapkan bahwa infrastruktur saat ini hanya mampu menampung hujan selama empat jam. Namun, banjir terbaru disebabkan oleh hujan selama tujuh jam yang terjadi serentak di lima wilayah kota.
"Kapasitas kita cukup untuk empat jam hujan, tapi kemarin hujan turun tujuh jam tanpa jeda," ujar Ika dalam rapat KUA-PPAS di Komisi D DPRD DKI Jakarta.