Jakarta, Madodera.com - Dalam rapat tertutup Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/7/2025). Didampingi para Kepala Staf Angkatan, kehadiran dua pucuk pimpinan pertahanan nasional ini menjadi pusat perhatian, terlebih dalam konteks ketegangan geopolitik regional dan dinamika internal pertahanan yang terus berkembang.
Dalam pertemuan yang digelar secara tertutup di Ruang Komisi I, Gedung Nusantara II, sejumlah isu strategis dibahas, termasuk realisasi anggaran, proyeksi kebutuhan alutsista, hingga reformasi tata kelola pertahanan. Usai rapat, Menhan Sjafrie memberikan keterangan pers yang menyiratkan dualitas kondisi Kemhan dan TNI: prestasi gemilang di satu sisi, tantangan serius di sisi lain.
“Kementerian Pertahanan dan TNI kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Ini bukan sekadar prestasi administratif, melainkan bukti bahwa kami konsisten mengelola keuangan negara secara akuntabel, transparan, dan sesuai prinsip good governance,” ujar Sjafrie. Namun, ia segera menggarisbawahi bahwa keberhasilan tersebut belum serta-merta dibarengi pemenuhan anggaran yang proporsional untuk kebutuhan strategis pertahanan nasional.
Menurut Menhan, pagu indikatif yang ditetapkan Kementerian Keuangan untuk tahun anggaran mendatang masih jauh dari cukup. “Kami sudah menyampaikan rencana kebutuhan anggaran sesuai target pembangunan kekuatan pertahanan negara, termasuk pemeliharaan dan kesejahteraan prajurit. Tapi realisasi anggaran yang ditawarkan masih belum mampu menutup kebutuhan mendesak di lapangan,” ujarnya.
Dalam bahasa yang diplomatis namun sarat pesan strategis, Menhan mengingatkan bahwa kesiapsiagaan TNI tidak bisa hanya dibangun dari semangat juang, melainkan juga dari dukungan logistik, peralatan, dan kesejahteraan yang layak. Ia menyebut bahwa tambahan anggaran diperlukan untuk mendukung kesiapan tempur dan respons cepat di berbagai wilayah strategis, khususnya wilayah perbatasan dan daerah rawan konflik.
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjawab isu sensitif yang sempat menyedot perhatian publik: penunjukan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani sebagai Direktur Utama Perum Bulog. Penunjukan seorang perwira aktif menjadi pimpinan lembaga logistik pangan negara memang menimbulkan tanya, terlebih di tengah isu ketahanan pangan nasional yang krusial.
Panglima TNI memastikan bahwa proses pensiun dini Mayjen Rizal tengah diproses dan akan segera diselesaikan secara resmi. “Kita sedang proses pensiun dini-nya, semua sesuai aturan. Memang tidak bisa langsung. Ada tahapan administrasi yang harus dilewati, tapi itu sedang kita percepat,” jelasnya.
Lebih dari itu, Panglima menegaskan bahwa penunjukan Mayjen Rizal bukan tanpa dasar. Ia menyebut bahwa jenderal bintang dua itu tengah ditugaskan di Merauke dalam proyek optimalisasi lahan pertanian, dan telah menunjukkan hasil konkret. “Mayjen Rizal sudah kita tugaskan ke Merauke untuk optimalisasi lahan tidur. Dan hasilnya signifikan, produktivitas naik, dan itu bentuk nyata kontribusi ke ketahanan pangan. Jadi dia sudah terbukti eligible,” tegas Panglima.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi upaya Panglima TNI menjawab kekhawatiran sebagian pihak tentang kecenderungan militerisasi sektor sipil. Dalam konteks Bulog—lembaga strategis di tengah krisis pangan global—pengangkatan perwira aktif bisa dipandang sebagai langkah politis jika tidak disertai transparansi dan akuntabilitas proses.
Dalam lanskap pertahanan yang makin kompleks, sinyal dari rapat tertutup Komisi I ini jelas: TNI dan Kemhan menunjukkan integritas dan kinerja administratif yang solid, namun negara belum sepenuhnya membalas dengan dukungan anggaran yang memadai. Di sisi lain, perluasan peran perwira TNI ke sektor sipil seperti Bulog menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah ini bagian dari sinergi nasional atau justru risiko institusional?