Camat Gane Timur Tengah membenarkan adanya laporan tersebut. Ia menyebut ketidakhadiran Kades selama 20 hari sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap etika administrasi pemerintahan desa.
“Sebagai pejabat publik, seharusnya ia menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab. Kalau pun ada keperluan mendesak, minimal ada surat izin resmi,” tegas Camat.
Menurutnya, kepala desa memiliki kewajiban untuk berada di tengah masyarakat dan memastikan pelayanan publik berjalan normal. Absennya pemimpin desa tanpa kejelasan dapat menciptakan kekosongan fungsi pemerintahan dan merugikan warga.
Seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang enggan disebut namanya, mengaku heran karena hingga kini tidak ada penjelasan resmi ke mana dan untuk apa Kades pergi.
Warga Tagia pun angkat suara. Mereka menyayangkan sikap tidak bertanggung jawab dari kepala desa yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik.
“Kami butuh pemimpin yang hadir dan melayani, bukan menghilang tanpa kabar,” keluh salah satu warga.
Masyarakat berharap pihak kecamatan segera mengambil langkah tegas agar roda pemerintahan desa tidak lumpuh akibat ulah satu orang. Mereka juga mendesak pemerintah daerah turun tangan untuk mengevaluasi kepemimpinan di Desa Tagia sebelum kepercayaan publik benar-benar hilang.