MADODERA.COM – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Marhaenis (DPC GPM) Kabupaten Halmahera Selatan lewat Ketua Bung Harmain Rusli, angkat bicara soal situasi internal di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Jumat, 18/2025.
Gaduh-Gaduh yang makin hari makin jadi akibat ulah dua sosok yang dinilai kerap membuat keonaran. Dua oknum yang dimaksud masing-masing berinisial Risman Lamitera dan Husni Saban.
Menurut Bung Harmain, kehadiran dua figur ini lebih banyak membawa keresahan ketimbang memberikan kontribusi yang berarti terhadap kinerja pemerintah daerah.
Ia menilai tindakan mereka yang sering mencampuri urusan birokrasi hingga ikut menentukan ritme jalannya pemerintahan bukan hanya menyalahi etika, tapi juga merusak tatanan koordinasi antarlembaga di Pemkab.
“Kami dari GPM Hal-Sel meminta dengan sangat kepada Bupati maupun Sekda agar tidak terlalu menghiraukan dua oknum ini. Mereka bukan pejabat struktural, tapi kelakuannya seolah-olah lebih tinggi dari kepala dinas,” tegas Harmain kepada wartawan, Kamis (18/7).
Harmain mengaku banyak laporan dari ASN maupun pegawai kontrak yang resah karena merasa ditekan secara psikologis oleh perilaku arogan dari Risman dan Husni.
Bahkan menurutnya tak jarang, keputusan strategis diambil hanya karena bisikan dari keduanya, bukan berdasarkan mekanisme pemerintahan yang resmi.
“Ini bukan lagi soal loyalitas, tapi sudah masuk pada wilayah penyalahgunaan kedekatan. Mereka berdua terlalu merasa punya kekuasaan karena kedekatannya dengan penguasa daerah. Ini sangat merugikan wajah pemerintahan kita di mata publik,” tambahnya.
DPC GPM Halsel juga mencatat bahwa tindakan Risman dan Husni kerap merembet ke urusan personal para kepala OPD. Beberapa di antaranya disebut-sebut harus rela ‘menuruti’ kemauan keduanya, karena khawatir terkena rotasi atau pencopotan jabatan secara mendadak.
“Kalau model begini terus dibiarkan, maka jangan heran kalau birokrasi di Halsel ini tidak sehat. Pegawai kerja bukan berdasarkan SOP, tapi atas dasar siapa yang paling dekat dengan dua orang ini,” kata Harmain geram.
Ia juga mengkritik fungsi kontrol internal di Pemkab Halsel yang menurutnya melempem dalam mengatur batas antara unsur pemerintahan dan orang-orang yang hanya bermodalkan relasi kekuasaan.
Lebih lanjut, Harmain menegaskan, keberadaan orang-orang seperti Risman Lamitera dan Husni Saban seharusnya ditempatkan pada posisi yang benar.
“Apalagi kalau cuma modal ‘dekat dengan bupati’, itu bukan alasan untuk ikut atur ASN. Pemerintahan ini milik rakyat, bukan milik kelompok atau orang-orang tertentu,” Tutup Main. (RED).